Perampingan Kementerian Bisa Bergejolak

jpnn.com - UPAYA Tim Transisi bentukan Jokowi-Jusuf Kalla untuk merampingkan kabinet tidak boleh gegabah. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, simulasi struktur kementerian secara otomatis berdampak pada pemerintahan saat ini.

"Perbaikan itu berdasar kondisi kementerian sekarang," ujarnya. Menurut Siti, yang harus dipikirkan adalah masalah sumber daya manusia (SDM) ketika ada penghapusan kementerian. "Para PNS di kementerian harus dimasukkan ke mana, ini masalah tersendiri," ujarnya.
   
Siti berharap perampingan kementerian tidak membuat gejolak di masyarakat. Apalagi, ada pengalaman dari pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid yang membuat penghapusan kementerian, tapi pada masa Presiden Megawati dihidupkan kembali.
   
Yang paling utama, lanjut Siti, harus ada upaya untuk bisa membuat kementerian yang kaya struktur dan fungsi. Namun, tetap efisien dalam bekerja untuk masyarakat. "Jadi, perampingan bukan berarti penghapusan," ujarnya.
   
Selama ini, Tim Transisi telah membahas berbagai opsi struktur kementerian. Yang paling baru, ada tiga opsi soal kementerian koordinator. Yakni, tetap ada tiga kementerian koordinator yang sama seperti pemerintahan sekarang, yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, dan Kemenko Polhukam.  
   
Opsi kedua, Kemenko terdiri atas Kemenko Politik, Kemenko Ekonomi Berdikari, dan Kemenko Kebudayaan. "Opsi ketiga tanpa ada kementerian koordinator. Semua dipegang presiden dan Wapres secara langsung," jelas Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. (idr/c17/tom)