Perjelas Business Plan, Merpati Di-deadline Sebulan

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa meminta kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk merancang rencana bisnis (business plan) selama satu bulan. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk upaya penyelamatan perseroan.

Menurut Hatta, selama ini business plan yang dirancang oleh Merpati masih dikategorikan belum jelas. Sehingga untuk menggandeng pihak ketiga upaya melakukan kerjasama masih sangat sulit.

"Di satu sisi buku keuangan Merpati masih tergolong negatif atau memiliki banyak utang kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta sekitar Rp6,5 triliun," ucap Hatta usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang restrukturisasi Merpati di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).

Karena itu, pemerintah berencana akan melakukan penyelamatan terhadap Merpati setelah penerbangan pelat merah itu merancang business plan terlebih dahulu. Nantinya, utang yang akan dikonversi menjadi saham diantaranya, utang pemerintah sebanyak Rp 2 triliun akan diubah menjadi penyertaan modal negara (PMN) non cash atau menjadi saham.

"Tapi utang pajak yang dimiliki oleh Merpati sebanyak Rp700 juta tidak bisa diubah menjadi saham dan perusahaan harus membayar dengan cash," papar Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sementara nasib utang yang dimiliki Merpati kepada 20 perusahaan BUMN nantinya juga akan dirubah menjadi saham.

"Semuanya bisa dilakukan asalkan Merpati bisa merancang business plan yang jelas. Jadi jika semua utang yang dimiliki Merpati dirubah menjadi saham, maka buku keuangan Merpati menjadi biru dan bersih dari utang. Sehingga Merpati bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan perusahaan," tegas dia.(chi/jpnn)