Perlu Ada Badan Khusus untuk Memonitor Arah Pembangunan Nasional

Perlu Ada Badan Khusus untuk Memonitor Arah Pembangunan Nasional
Rudi S Kamri. Foto: Dok Pri

Namun, dengan sosok dan kapabilitas menteri yang ada sekarang kelihatannya jauh dari harapan untuk diharapkan mampu melakukan tugas strategis tersebut.

Dengan kenyataan tersebut, saya berharap pada periode pemerintahan Presiden Jokowi lima tahun ke depan beliau mau membentuk badan khusus atau lembaga setingkat kementerian negara yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan arah pembangunan nasional serta melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemda.

Terbentuknya lembaga ini akan memudahkan presiden untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan yang strategis.

Sebetulnya dua tahun lalu tokoh nasional, Suhendra Hadikuntono pernah mengusulkan terbentuknya Badan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Namun, usulan yang baik tersebut sampai sekarang belum mendapatkan respons positif dari Presiden Jokowi. Saya berharap untuk periode jabatan 2019-2024, Presiden Jokowi berkenan merealisasikan terbentuknya lembaga ini.

Kalau lembaga ini terbentuk, Presiden Jokowi akan mempunyai mata dan telinga untuk memastikan semua kebijakan Presiden dapat dijalankan sepenuhnya oleh kepala daerah.

Dengan mempertimbangkan lima program kerja prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019, saya memandang sangat urgen pembentukan lembaga khusus yang membantu Presiden untuk memastikan kebijakannya dijalankan oleh aparatur di bawahnya dengan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat optimal bagi rakyat.

Kalau tidak, Presiden Jokowi akan terengah-engah melakukan monitoring dan hal itu akan menggerogoti energi Presiden Jokowi yang seharusnya bisa diarahkan untuk menangani kebijakan strategis lainnya.

Beberapa hari terakhir ini publik disuguhi tontonan yang tidak lucu dan tidak mendidik, yaitu terjadinya polemik panas di media massa antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly versus Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News