Perlu Dialog Dalam Uji Publik RPP Perlindungan Data Pribadi
Misal, dari sisi jumlah dan kompleksitasnya.
Meski demikian, tidak seolah-olah semuanya dianggap sekian juta permintaan dalam waktu bersamaan dan semua menjadi kompleks.
"Perlu aturan lebih terperinci, mana yang bisa dilakukan dalam 3x24 jam dan mana yang membutuhkan waktu lebih lama."
"Penghapusan data, misalnya, bisa dilakukan saat itu juga ketika deaktivasi akun atau berhenti berlangganan layanan tertentu."
"Namun, mungkin saja ada yang membutuhkan waktu lebih lama karena perlu verifikasi data," katanya.
Sejumlah negara juga memberikan waktu lebih lama dalam aspek pemrosesan data ini.
Misalnya, Malaysia yang memberikan waktu selama 21 hari untuk pemrosesan dan pembaruan data.
Sementara di Hong Kong, tenggat waktunya hingga 40 hari. (gir/jpnn)
Pengamat teknologi informasi menilai perlu adanya dialog dalam uji publik RPP Perlindungan Data Pribadi.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Warga Mesir Ingin Menduniakan Bahasa Indonesia, Animonya Tinggi
- Presiden Terpilih Ditetapkan, Masyarakat Diajak Makin Bahagia Gunakan Teknologi Digital
- Jangan Keasyikan Mengklik, Waspadai Tautan Mencurigakan
- Pahami Risiko Paylater, Layanan Pembayaran dari Marketplace
- Kak Seto Dukung KPAI Serukan Blokir Gim Daring yang Membahayakan Anak-Anak
- Gaung RPP Manajemen ASN Senyap, Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Tidak Pasti?