Pernyataan Wiranto Bikin Golput Makin Subur

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lokataru Haris Azhar mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang berniat memidanakan pengajak golput. Haris menilai, niatan Wiranto tidak memiliki dasar hukum.

"Tidak ada pasal yang bisa digunakan untuk memidana golput. Coba sebutkan kalau ada," kata Haris dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Jumat (29/3).

Menurut dia, niatan Wiranto membuat rakyat dilanda ketakutan. Rakyat menjadi ogah menyampaikan pendapat politik ke ruang publik. "Justru, kelakuan negara yang seperti ini yang meneror masyarakat dalam menikmati keyakinan politiknya," ungkap dia.

BACA JUGA: Pasti Menang, Prabowo Tidak Butuh Suara Golput

Haris menilai pemerintah turut memberikan andil ketika wacana golput merebak di masyarakat. Dia menduga rakyat kecewa dengan kinerja pemerintah sehingga tidak terlibat dalam kontestasi politik.

"Ini salah pemerintah sendiri, tidak menarik dalam kampanye, tidak memberikan bukti kerja, tidak membela orang yang jadi korban. Saat mulai rapuh, makin menyerang suara berbeda," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan oknum yang mengajak golput di Pemilu 2019 sama saja tidak menghargai hak yang dimiliki rakyat.

Menurut mantan Panglima ABRI ini, oknum yang mengajak golput bisa mendapat sanksi. Aparat kepolisian dapat menjerat oknum mengajak golput dengan UU tentang ITE dan KUHP.