Persoalan e-KTP Selalu jadi Sasaran Tembak Jelang Pilpres

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin tidak heran melihat sejumlah permasalahan terkait e-KTP mengemuka belakangan ini. Pasalnya, ada kecenderungan permasalahan terkait kependudukan selalu mengemuka setiap lima tahun sekali, tepatnya jelang pelaksanaan pemilu.

Menurut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini, persoalan kependudukan biasanya menjadi sasaran tembak pihak-pihak yang ketakutan kalah di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Meski begitu, Ujang belum berani menyimpulkan permasalahan e-KTP yang mengemuka belakangan ini, sengaja dipolitisir oposisi demi menaikkan elektoral di Pilpres 2019.

"Saya hanya ingin mengatakan hampir rutin setiap lima tahun sekali persoalan KTP selalu dijadikan sasaran tembak. Setiap hal yang terkait dengan kinerja petahana pasti akan dikritik habis oleh oposisi," ujar Ujang kepada JPNN, Jumat (14/12).

Saat ditanya, apakah kasus kependudukan kerap dipermasalahkan karena jabatan mendagri biasanya dipegang orang dekat presiden atau politikus dari partai pengusung utama pemerintah, Ujang tak memungkiri hal tersebut.

"Tapi saya kira tak berdasar jika mengaitkan parpol asal mendagri dengan kekhawatiran oposisi," ucapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review melihat, sepanjang pengamatannya Mendagri Tjahjo Kumolo telah bekerja secara profesional. Terbukti, dengan suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak yang sudah digelar beberapa kali sejak 2015 lalu.

"Saya amati mendagri sudah bekerja profesional dan cepat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Gelaran pilkada serentak selama ini telah sukses dikawal oleh Kemendagri, terutama terkait urusan kependudukan," pungkas Ujang.(gir/jpnn)