Petani Australia Masih Kekurangan Pekerjaan Karena Belum Berlakunya Visa Pertanian
Tahun lalu, Pemerintah Federal Australia sudah membahas visa pertanian, dengan tujuan mendatangkan pekerja asing untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.
Menurut Menteri Pertanian Australia David Littleproud, visa pertanian "mulai berlaku" pada 1 Oktober menyusul perubahan aturan migrasi.
Namun, tiga bulan kemudian, tidak ada pekerja asing yang tiba dengan skema visa baru tersebut.
David mengatakan visa tersebut kini menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.
"Yang kami tunggu sekarang adalah [kesepakatan] bilateral dengan sejumlah negara Asia Tenggara, [Menteri Luar Negeri] Marise Payne sedang menegosiasikan," katanya kepada kanal berita Sky News.
"Kami berharap dan kami sangat yakin ia akan segera menyelesaikan kesepakatan itu."
"Tetapi kita harus menghargai sampai negara-negara ini setuju untuk bergabung. Bukan karena Australia dengan arogan mengeluarkan visa pertanian, tidak berarti semua orang menyetujuinya."
David mengatakan Pemerintah Australia sebenarnya berharap sejumlah negara, termasuk Indonesia, menandatangani visa pertanian sebelum Natal.
Pemerintah Australia mengatakan visa pertanian akan berlaku Oktober tahun lalu, namun sampai detik ini sektor pertanian di Australia masih kekurangan pekerja
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Korea Selatan dan Australia Ramaikan Semarang Night Carnival 2025
- Gegara Rekor Inflasi Rendah, Pemerintah Klaim Swasembasa Pangan Bakal Sukses
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Promosikan Hasil Riset GRS BPDP, AII: Bisa Dihilirisasi Petani dan UMKM