PGRI Siap Gugat Anggaran Pendidikan

Sulistiyo menyampaikan, pemerintah memang berdalih bahwa banyak anggaran pendidikan yang langsung ditransfer ke daerah. Misalnya, tunjangan profesi, dana bantuan operasional sekolah (BOS), tambahan penghasilan, serta tunjangan khusus bagi guru. Tapi, dia menegaskan bahwa PGRI tidak akan percaya begitu saja. Gugatan ke MK tetap akan dilakukan untuk memastikan amanah konstitusi dijalankan dengan tepat sasaran.

"Kalau ternyata anggarannya dipakai untuk rapel gaji pegawai, studi banding anggota dewan, atau pelatihan dan kunjungan kerja para pejabat, apakah itu masih termasuk pendidikan?" ungkapnya. Dia juga menyoroti Rp 82 triliun anggaran pendidikan dalam belanja pemerintah pusat. Kemendiknas akan menerima alokasi Rp 50,3 triliun. Sementara itu, Rp 31,7 triliun tersebar di 17 kementerian lain.

Sulistiyo menilai, pendistribusian anggaran pendidikan yang tersebar di banyak kementerian tersebut bernuansa politis. Bahkan berpotensi tidak tepat sararan. Dia mengingatkan, kalau di pusat sudah tidak tepat, saat turun ke daerah, alokasi bisa melenceng lebih jauh.

"Anggaran pendidikan 20 persen itu agar rakyat miskin bisa bersekolah. Jangan sampai malah dinikmati kaum elite dan birokrasi pendidikan saja," tegasnya. Dia menambahkan, PGRI juga berencana menggugat kepala daerah yang belum mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan.