Pilkada 2024 Diwarnai Dinasti Politik yang Meningkat dengan Partisipasi Warga yang Rendah

"Karena justru jadi tidak adil bagi peserta pemilu yang tidak punya afiliasi dinasti. Karena secara default saja, petahana sudah pasti punya keunggulan," kata Yassar.

"Jadi lebih baik ada pembatasan yang tentu bisa menyeimbangkan antara keadilan yang dijamin oleh MK melalui putusannya, tapi di sisi lain juga tidak merenggut pemilih dari opsi opsi yang lebih beragam," tambahnya.

Partisipasi warga yang rendah

Partisipasi pemilih untuk pilkada kali ini rendah, bahkan ada yang mencapai kurang dari 50 persen seperti di Tambora (Jakarta Barat )dan Bandung (Jawa Barat), seperti penemuan Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 

Sejumlah pengamat politik mengatakan waktu yang terlalu berdekatan dengan pemilu serta durasi kampanye yang sedikit menjadi salah satu penyebabnya, karena warga tidak terlalu memahami siapa calon kepala daerahnya.Kepada ABC Indonesia, Adjie Alfaraby, peneliti dari LSI Denny JA mengatakan setidaknya ada dua faktor mengapa partisipasi pada pilkada kali ini rendah.

"Keletihan atau kejenuhan pemilih karena baru selesai pemilu presiden dan pemilu legislatif," ujarnya.

Selain itu di tujuh provinsi besar, Adjie menjelaskan banyak pemilih yang tak datang ke tempat pemungutan suara karena "bingung" tidak ada pilihan yang cocok.

JPPR menyoroti rendahnya partisipasi harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilihan untuk membuat masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya.

"Angka ini menunjukkan perlunya upaya lebih keras dari penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat," ujar Dila Farhani, manajer hukum dan advokasi JPPPR, seperti yang dikutip dari Kompas.id.