Pilkada Gerogoti Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Jumat, 18 Februari 2011 – 05:50 WIB
Menurut Yuna, Pemilukada yang tak mengganggu anggaran lain di APBD hanya terjadi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Yuna menyebut daerah yang biaya Pemilukadanya tak menggangu anggaran lainnya adalah di Medan, Bandung, Surabaya dan Lombok Utara.
"Surabaya dan Medan justru anggaran kesehatan dan pendidikannya meningkat karena memang daerah kota yang memiliki fiskal tinggi. Bandung sudah membentuk dana cadangan dua tahun sebelum Pemilukada. Sedangkan Lombok Utara meningkat karena daerah pemekaran yang baru menerima APBD penuh tahun 2010," sebut Yuna.
Namun di daerah lain yang disurvei Fitra, kondisinya jauh berbeda. Yuna mencontohkan OKI di Sumsel yang biaya Pilkadanya membuat anggaran pendidikan susut hingga minus 8 persen dan anggaran kesehatan berkurang hingga 65 persen. "Bahkan di OKI gaji ke-13 pegawai digunakan untuk pembiayaan Pemilukada," bebernya.
Sedangkan di Sidoarjo, Pilkada membuat anggaran pendidikan susut hingga 45 persen, sementara anggaran kesehatan berkurang 19 persen. Hal serupa juga terjadi di Kebumen, di mana anggaran pendidikan berkurang hingga 64 persen dan anggaran kesehatan turun hingga 35 persen.
JAKARTA - Dana APBD untuk pembiayaan Pemilukada terus dipersoalkan. Apalagi, di beberapa daerah ditemukan adanya biaya Pemilukada yang diambil dari
BERITA TERKAIT
- FISIP UPNVJ Gelar Seminar Literasi Politik kepada Gen Z
- PDIP Buka Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Jateng Mulai Hari Ini
- Plt Sekjen MPR Siti Fauziah Tekankan Pentingnya Rekonsiliasi Nilai Pancasila Usai Pemilu
- Partai Buruh dan Partai Gelora Hari Ini Resmi Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK
- Bobby Nasution Gabung Gerindra, PDIP Sudah Lupa Dengan Menantu Jokowi
- Direktur Indopol: Duet Marzuki-Risma Berpotensi Kalahkan Khofifah-Emil