Pilkada Identik dengan Money Politic

Ironisnya, menurut Ganjar, kasus money politic hanya menjadi candaan politik di daerah, karena peran panwas tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Pemberesan (masalah) ini, terang Ganjar, sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi otonomi daerah (otda). Di samping itu, juga dengan mempercepat revisi UU 32 Tahun 2004.

"Pilihan untuk panwas itu ada dua: dibubarkan, atau ditambah kekuatannya agar ada giginya. Sedangkan untuk masalah anggaran, apakah anggaran pilkada dimasukkan dalam APBN agar urusannya beres, atau tetap diserahkan ke daerah," terangnya. (esy/jpnn)