JPNN.com

Pilkada Serentak Segera Digelar, Wakil Ketua MPR: Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Minggu, 20 September 2020 – 14:44 WIB
Pilkada Serentak Segera Digelar, Wakil Ketua MPR: Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan - JPNN.com
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong ketegasan dalam penerapan protokoler kesehatan pada Pilkada serentak yang sedianya akan dilaksanakan pada desember mendatang. Pasalnya, laju penyebaran Covid-19 makin tidak terkendali. Data terbaru Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan penambahan harian mencapai 3.891 kasus per hari Jumat (18/9/2020).

Angka ini makin menambah jumlah kasus di Indonesia sehingga telah mencapai 240.687 kasus terkonfirmasi positif dan 9.336 di antaranya meninggal dunia.

“Jika Pelaksana Pilkada serentak dalam hal ini KPU dibantu Bawaslu tidak tegas, maka potensi penyebaran Covid-19 makin besar dan sulit terkendali,” ungkap Syarief.

Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, terlihat banyak sekali pemberitaan mengenai pengumpulan massa, deklarasi, dan pendaftaran para calon kandidat kepala daerah yang tidak memperhatikan protokoler kesehatan.

“Bagaimana Pandemi Covid-19 bisa dikendalikan apabila para kandidat dan relawannya berkumpul tanpa menjaga jarak? Apalagi, kalau para kandidat diberikan izin untuk mengadakan konser maka Covid-19 akan makin sulit terkedali,” ungkap Syarief.

Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini menilai, Pilkada serentak bisa menjadi klaster baru Covid-19.

“Kami di Partai Demokrat sangat berharap agar  aturan terkait penerapan protokoler kesehatan lebih tegas dalam pelaksanaan pilkada, khususnya daerah-daerah yang masih zona merah. Sembari bersama-sama Pemerintah menanggulangi dan menekan laju penyebaran Covid-19,” ungkap Syarief.

Syarief Hasan menegaskan bahwa pilkada dapat tetap dilaksanakan apabila aturan yang telah dibuat KPU diikuti dan aturan tersebut seperti kampanye akbar yang hanya diperbolehkan maksimal dua kali, kampanye tertutup dengan maksimal peserta 50% dari kapasitas normal, memperbanyak kampanye online, memperbolehkan penambahan alat peraga sampai 200%, hingga pelarangan pagelaran dan konser yang dapat memicu kerumunan massa.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
fri