PKS Jamin Tak Ada Mutasi Ngawur di Pemprov Sumut

JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menjamin, jika Gatot Pudjonugroho nantinya naik menggantikan posisi Syamsul Arifin sebagai gubernur Sumut, tidak akan melakukan mutasi sembarangan terhadap jajaran pejabat di Pemprov Sumut. Kalau toh dilakukan mutasi, pertimbangannya bukan lantaran kebencian terhadap orang-orangnya Syamsul Arifin.

"Tidak akan ada pembersihan (terhadap orang-orangnya Syamsul, red). Misal ada mutasi, itu konsekuensi disesuaikannya visi misi Mas Gatot," terang salah seorang Ketua DPP PKS, Iksan Qolba Lubis kepada JPNN di Jakarta, kemarin (1/2). Anggota Komisi VIII DPR itu menanggapi adanya kekhawatiran sebagian kalangan mengenai kemungkinan Gatot langsung memutasi pejabat begitu Syamsul diberhentikan sementara sebagai gubernur jika berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan tipikor.

Seperti diketahui, Gubernur Sumut Syamsul Arifin kini berada di rutan Salemba, dalam perkara dugaa korupsi APBD Langkat sewaktu dia masih menjadi bupati Langkat. Berkas penyidikannya sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan tipikor, yang berarti statusnya akan berubah menjadi terdakwa. Konsekuensinya, Syamsul akan diberhentikan sementara dan Wagub Sumut Gatot naik menjadi plt gubernur. Gatot merupakan politisi PKS.

Iksan menjelaskan, mutasi sebenarnya hal yang wajar. Seorang pemimpin, lanjutnya, selalu mempunyai visi misi dalam menjalankan tugasnya. Biasanya, lanjut Iksan, dalam tiga bulan pertama seseorang yang menjadi kepala daerah akan menjajaki visi misinya untuk diterapkan, yang disesuaikan dengan anggaran. Lantas, akan dicari siapa pejabat yang kiranya mampu mengimplementasikan visi misi kepala daerah itu, dengan anggaran yang ada. "Jadi, kalau toh ada mutasi, pasti disesuaikan dengan kebutuhan SDM. Mas Gatot tak mungkin sembarangan, beliau orang yang santun," ujar Iksan.