JPNN.com 
PKS: Jika BBM Bersubsidi Tidak Dibatasi Akan Merugikan Keuangan Negara
Hal ini disebabkan, karena terjadinya recovery pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan kebutuhan BBM.
Namun demikian, karena daya beli masyarakat yang belum pulih serta disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup lebar, menyebabkan terjadi migrasi pengguna BBM.
Mulyanto mengungkapkan antisipasi pemerintah yang didukung DPR untuk menaikan kuota BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite telah disepakati.
DPR telah menyetujui tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG untuk tahun 2022 sebesar 266.6 triliun.
Tambahan anggaran ini diberikan kepada Pertamina karena terjadi perubahan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022, dari sebelumnya USD 63 USD per barel menjadi USD 100 USD perbarel.
Dengan demikian total anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG untuk tahun 2022 menjadi sebesar 362.5 triliun. (mcr28/jpnn)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah harus melakukan beberapa hal penting agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I
- Pertamina Pastikan Ketersediaan Pasokan BBM di Wilayah Terdampak Banjir Bandang Sumbar
- Holding UMi Sukses Pacu Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional
- Pertamina Sebut Pertamax Green 95 Bukan untuk Menggantikan Pertalite
- Bang Ace Soroti Penggerudukan Doa Rosario, Ibadah Tidak Boleh Dihalangi
