PKS Minta Pemerintah Transparan soal Papua

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta berharap pemerintah mengalihkan fokus politiknya untuk tidak membahas secara dini isu pemindahan ibu kota. Politikus PKS itu menyarankan pemerintah untuk fokus menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua.
"Pemindahan ibu kota itu penting, tetapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," kata Sukamta dalam keterangan resminya, Kamis (29/8).
Sukamta mengatakan, persoalan yang terjadi di Papua masuk dalam level yang sangat serius.
Dia pun merujuk dari rangkaian demonstrasi yang terjadi di Papua setelah atas aksi rasial di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, demonstrasi teranyar di tanah Papua menyebabkan prajurit TNI dan anggota Polri mengalami luka.
"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya mengapa sampai berlarut-larut. Saya berharap pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua," ungkap dia.
BACA JUGA: Papua Memanas, Pengunjung Hotel di Jayapura Terjebak, Pecahan Kaca Berserakan
Pemerintah, kata dia, harus membuat langkah yang lebih substantif dan cermat demi menyelesaikan persoalan Papua.
Mengacu beberapa riset, lanjut dia, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapatkan perlakuan tidak adil akibat hadirnya pendatang di Bumi Cendrawasih.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta berharap pemerintah mengalihkan fokus politiknya dari isu pemindahan ibu kota ke konflik di Papua
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Rakit Bom Mortil Bekas Peninggalan Perang Dunia ke II, Nelayan Tewas Mengenaskan
- 5 Berita Terpopuler: Perkembangan Terbaru RPP Manajemen ASN, Masih Misterius, Ada Kata Insyaallah
- Ikut Cari Iptu Tomi Marbun, Ketua Komnas HAM Papua Diberondong KKB
- Bupati Raja Ampat Tegaskan Gerakan NFRPB Bertentangan dengan Konstitusi