PKS Usul Jurnalis Dijatah 20 Persen Saham Industri Penyiaran

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilam Sejahtera (PKS) di DPR mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Penyiaran mengatur keharusan pekerja media memiliki saham di industri penyiaran, minimal 20 persen.

"Fraksi PKS mengusulkan agar pekerja media penyiaran dikecualikan dalam UU Perseroan Terbatas, harus memiliki sekurang-kurangnya 20 persen dari total saham industri penyiaran dan perwakilan pekerjanya memiliki hak sebagai komisaris dalam perusahaan," kata politisi PKS  Almuzzammil Yusuf, di gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (23/10).

Dengan diterapkannya pasal tersebut, menurut Almuzzammil, akan mendorong kesejahteraan bagi pekerja media penyiaran, hubungan kerja yang sederajat (equal), independensi, dan profesionalitas dalam pemberitaan di media penyiaran, baik TV maupun radio.

"Fraksi PKS berharap hak ini juga dapat diberlakukan bagi pekerja media massa cetak dengan merevisi UU Jurnalistik," harapnya.