Please, Jangan Tergesa-gesa Terapkan KEK Batam

Menurut Soeryo, kepastian hukum dalam berinvestasi juga sangat penting. Di mana dalam peraturan perundangan, usia FTZ adalah 70 tahun. Ini juga harus menjadi perhatian dari
pusat.
"Dalam berinvestasi, kepastian hukum sangat penting. Kalau tak ada kepastian hukum, maka investasi akan menurun. Investasi menurun maka yang kena imbasnya adalah masyarakat," katanya.
Mantan ketua DPRD Kepri itu berharap semua pihak harus bisa mencari kebijakan yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Dia berharap, pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat tahun ini jangan lagi menurun karena ego sektoral masing-masing pihak.
"Dulu pertumbuhan ekonomi merosot hingga ke angka 1 perse. Tahun ini sudah naik ke angka 4,8 persen. Investasi juga mulai tumbuh. Jangan lagi gara-gara masalah ini turun lagi," katanya.
Menurutnya, dengan duduk bersama, maka semua keluhan dari pengusaha dan semua pihak bisa ditampung. "Saya ulangi lagi jangan tergesa-gesa menetapkan KEK. segala yang tergesa-gesa akan kurang bagus," katanya.
Hal yang sama disampaikan anggota komite II DPD RI, Haripinto meminta pusat untuk menambah insentif di fasilitas FTZ.
Bukan malah mengganti produk hukum FTZ dengan ketentuan yang baru yang justru memberikan ketidakpastian dalam berinvestasi.
"Saya berharap fasilitas FTZ keseluruhannya tidak dicabut seperti masalah kelancaran arus barang. Juga fasilitas fiskal," katanya.
Rencana pemerintah pusat untuk menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat berbagai respons dari sejumlah tokoh masyarakat.
- Investasi Jateng di Triwulan I-2025 Capai Rp 21 Triliun
- Pelindo & Kemenhub Dorong Investasi di Sektor Maritim Lewat Indonesia Maritime Week 2025
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024