PMKRI Minta Presiden Bentuk TPF Usut Dugaan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua

jpnn.com, JAKARTA - Kerhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengecam dugaan tindakan diskriminatif dan sikap rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Oleh karena itu, PMKRI meminta Presiden Republik Indonesia segera membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Juventus Prima Yoris Kago dan Rinto Namang selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI dalam pernyataa persnya di Jakarta, Senin (19/8).

PMKRI dalam pernyataan persnya juga mengajak semua mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk bersama-sama melakukan konsolidasi aksi kemanusiaan. Konsolidasi tersebut rencananya yang akan digelar malam ini, Senin (19/8) di Gedung Margasiswa 1 PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat.

PMKRI, menurut Rinto Namang, dalam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak asasi manusia, maka semua manusia itu sama dan sederajat karena martabat kemanusiaan yang ada padanya.

“Manusia, karena kemanusiaannya, tak bisa dibedakan begitu saja berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang primordial lainnya. Ia sama dan sederajat. Oleh karena martabat kemanusiaannya itu, maka tidak boleh ada satu orang pun, entah itu mewakili individu ataupun negara, yang boleh merendahkan martabat itu,” tegas Rinto Namang.
Menurut Rinto, Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh suku bangsa yang ada. Sebagai rumah bersama bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, seharusnya tidak boleh ada orang yang dengan enak dan gampang menghina martabat orang lain karena perbedaan SARA.

“Akal sehat dan nurani bangsa ini terenyuh karena mendengar perlakuan rasis yang dialami oleh saudara-saudara mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya yang dilakukan oleh aparat negara dan sekelompok masyaraka,” ujar Rinto.(fri/jpnn)