Polda Mengaku Kesulitan Cari Alat Bukti

Mencuatnya kasus bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK yang hasilnya menemukan empat item penggunaan bansos bermasalah.