Polemik Pemekaran Jangan Dibawa ke Jakarta
Jumat, 01 Juni 2012 – 07:54 WIB
JAKARTA - Pemerintah mulai jengah dengan penyampaian aspirasi pembentukan daerah otonom baru, yang dilakukan dengan cara menggelar aksi demonstrasi ke Jakarta. Aksi biasanya untuk menekan pemerintah dan DPR agar mengabulkan aspirasi pemekaran, meski misalnya belum ada persetujuan dari pemda induk atau pun DPRD-nya.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, aksi unjuk rasa di Jakarta tidak perlu terjadi jika DPRD daerah setempat menjalankan perannya secara optimal. Gamawan meminta DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan seluruh komponen masyarakat, guna menghindari polemik terhadap aspirasi pemekaran.
Baca Juga:
Dari rapat itu, DPRD sebagai representasi masyarakat bisa mengambil keputusan, merekomendasikan atau tidak aspirasi pemekaran itu. Sikap DPRD ini yang akan menjadi acuan pusat dalam merespon desakan pemekaran.
"Selama ini yang muncul demo-demo, minta pemekaran. Kita minta sebelum ke Jakarta, gelar dulu rapat dengar pendapat dengan kalangan masyarakat. Tokoh adat, kampus, pemuda, dan seluruhnya. Dewan yang bijaksana mestinya melakukan itu," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (31/5).
JAKARTA - Pemerintah mulai jengah dengan penyampaian aspirasi pembentukan daerah otonom baru, yang dilakukan dengan cara menggelar aksi demonstrasi
BERITA TERKAIT
- Pencurian TBS Kelapa Sawit Bisa Mengganggu Iklim Investasi di Kalteng
- Menteri Anas Tegaskan Seleksi CASN 2024 tidak Mungkin Ditunda
- Plt Sekjen MPR Berharap Silaturahmi Antarpegawai dan Para Purnabakti jadi Tradisi
- Perum Bulog Punya 1,6 Juta Ton Cadangan Beras di Gudang, Tertinggi dalam 4 Tahun
- Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang
- Pendaftaran CPNS 2024 Dimulai Bulan Ini, 8 Instansi Buka 3.445 Formasi, PPPK?