Polemik Perppu KPK: Gerindra Pengin Jokowi Undang Parpol Nonkoalisi
Senin, 07 Oktober 2019 – 17:05 WIB
Dia menambahkan, kalau komunikasi politik antara presiden dengan DPR berserta seluruh pimpinan-pimpinan parpol maka jalan melakulan legislatif review sangat mungkin bisa dilakukan.
"Itu tergantung pertimbangan dan kalkulasi politik presiden," jelasnya.
Kalau Gerindra, lanjut Supratman, sesuai dengan yang pernah diusulkan bahwa Dewan Pengawas dipilih oleh dua dari presiden, dan dua dari dpr serta satu dari internal KPK. "Itu suatu hal yang bagus. Kami akan support," pungkasnya. (boy/jpnn)
Desakan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK terus mengalir
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Tinjau Panen Jagung Bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi: Semua Pihak Ambil Langkah
- Jokowi Bakal Menonton Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Kamar: Menang, Insyaallah
- Pengamat Ini Sebut Jokowi dan SBY Mentor Andal Prabowo
- Gerindra Apresiasi Kinerja Bank Mandiri pada Kuartal Pertama 2024
- 5 Berita Terpopuler: Lulusan SMA Siap-Siap untuk Seleksi CPNS & PPPK, Ada Info Penting dari BKN, Begini