Polemik PPDB Sistem Zonasi, Sekolah Swasta Minta Kadispendik Diganti
Namun, dengan adanya tambahan pagu dari sistem zonasi dan apresiasi nilai USBN, jumlah siswa pun semakin sedikit. Padahal, mereka berharap tahun ini SMP negeri mengambil siswa sesuai jumlah rombel yang disediakan.
Dalam surat tersebut, mereka berharap Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan diganti.
Permintaan itu semata-mata dilayangkan karena kebijakan yang diambil Ikhsan. Bukan kebencian secara personal. Tuntutan serupa disampaikan saat unjuk rasa damai pada Selasa (2/7) di Balai Kota Surabaya.
BACA JUGA : Kritik PPDB Zonasi, Anggota Dewan: Siswa Pintar Tidak Ada Gunanya
Mereka pun ingin Ikhsan mengundurkan diri. Namun, Ikhsan tidak menanggapi permintaan itu secara langsung karena jabatan seorang kepala dinas menjadi kewenangan dan kebijakan kepala daerah. Dia hanya tersenyum saat dimintai pendapat kala itu.
Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menuturkan, dengan penyampaian surat tersebut, kemarin dirinya berharap ada pemenuhan tuntutan dari Risma.
Tuntutan agar Ikhsan mundur merupakan harga mati dari para MKKS. ''Kami berharap ada jaminan keberlangsungan hidup sekolah swasta,'' jelas Erwin kemarin. (jun/c15/tia/jpnn)
SMP swasta protes karena kekurangan murid lantaran kebijakan dalam PPDB sistem zonasi di SMP Negeri.
Redaktur & Reporter : Natalia
- 5 Poin Aturan Baru Jalur Zonasi PPDB SMA SMK 2024 di Jatim, Syarat KK Diubah
- Anies Akan Atasi Masalah Zonasi dengan Menyetarakan Sekolah Swasta dan Negeri
- Fraksi PAN DPR Dukung Kebijakan Bima Arya Pecat Kepsek Terlibat Pungli
- Prof Zainuddin Menilai PPDB Zonasi Bisa Dilanjutkan dengan Perbaikan
- Konon, Presiden Jokowi Mempertimbangkan Hapus PPDB Tahun Depan
- Kecurangan PPDB Mulai Diusut Polisi dan Jaksa, Ada Unsur Pidana