Politik Ekonomi Kerakyatan Dinilai Salah Sasaran

Salah satu distorsi yang terjadi dipermukaan terlihat jelas kemauan politik (political will) untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tidak didukung komitmen politik (political commitment). “Kurang political commitment karena seharusnya sudah ada komitmen anggaran untuk membangun sektor ekonomi rakyat tetapi kenyataan hanya janji-janji politik. Atau sudah ada anggaran pembangunan sektor ekonomi rakyat tetapi salah sasaran dan arah,” ujar anggota BAKN DPR  ini.

Karena itu katanya, perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya digarap, siapa seharusnya yang dilibatkan, berapa besar pelibatan subyek ekonomi rakyat, dan sampai kapan harus dilibatkan. “Semuanya itu adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini belum kita temukan formatnya secara jelas,” kata mantan auditor BPK ini.

Apalagi setiap wilayah memiliki karakteristik perekonomian rakyat yang berbeda-beda, sehingga format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat juga akan berbeda. “Belum lagi kita menggugat berbagai masalah yang bersangkut-paut dengan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat untuk tujuan politik, untuk kepentingan pribadi. Semuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini,” tukas Fauzi. (fas/jpnn)