Politik Uang Sasar Ibu Rumahtangga

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara diminta memperhatikan benar kerawanan politik uang terhadap para ibu rumah tangga. Karena faktanya hasil survey sejumlah lembaga survey memperlihatkan, lebih dari 50 persen para ibu rumah tangga mengaku menerima sejumlah imbalan terkait pelaksanaan Pilkada.  

Demikian dikemukakan Peneliti Senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), August Mellaz, kepada JPNN di Jakarta, Rabu (24/10). “Ada satu yang dilupakan dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Bahwa hampir semua hasil survey dari lembaga survey yang ada, itu memperlihatkan 57 persen kaum ibu usia produktif, mengaku menerima uang menjelang Pilkada,” katanya.   

Hal ini menurutnya tentu sangat memprihatinkan. Sehingga oleh sebab itu, bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, seperti Sumut, Mellaz mengingatkan pentingnya KPUD memperhatikan hal ini. Dan segera melakukan sosialisasi secara maksimal di lapangan. Karena itu merupakan salah satu tanggungjawab dari tugas sebagai pelaksana Pemilu. Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi.

“Bila perlu sesegera meungkin dibentuk kaukus perempuan penyelenggara Pemilu. Jadi para wanita penyelenggara Pemilu yang ada di KPU, KPUD dan Bawaslu, mereka fokus menyosialisasikan hal-hal seperti ini, bahwa politik uang benar-benar sangat berbahaya bagi kemandirian bangsa ke depan,” katanya.