Politikus Asal Papua Minta Presiden dan DPR Segera Merevisi Aturan Tentang CSR

Politikus Asal Papua Minta Presiden dan DPR Segera Merevisi Aturan Tentang CSR
Eks Senator atau anggota DPD RI Mervin Komber berfoto bersama para dosen penguji dan promotor serta keluarga dan sahabatnya seusai meraih gelar doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2023. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Eks Senator atau anggota DPD RI Periode 2009-2024 dan 2024-2019 Mervin Komber meminta Presiden dan DPR RI segera merevisi aturan tentang Corporate Sosial Responsibility sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007.

Demikian salah satu kesimpulan disertasi Mervin berjudul “Pengaruh Strategy Policy dan Strategy Planning and Bubgeting Terhadap Efektivitas Corporate Social Responsibility LNG Tangguh Bagi Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat yang Dimediasi Oleh Good Corporate Governance”.

Politikus Asal Papua Minta Presiden dan DPR Segera Merevisi Aturan Tentang CSR

Dr. Yolanda Masnita Siagian (ketua Sidang Terbuka Program Doktoral) mengucapkan selamat kepada Mervin Komber seusai meraih gelar doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2023. Foto: Dokumentasi pribadi

Mervin resmi meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2023 setelah berhasil mempertahankan disertasinya saat sidang terbuka yang berlangsung di Kampus Universitas Trisakti Jakarta Gedung Fakultas Ekonomi itu.

Adapun dosen tim penguji terdiri dari Dr. Yolanda Masnita Siagian (Ketua), Prof. Dr. Willy Arafah (Promotor), Dr. Kusnadi (Co-Promotor), Dr. Ir. Dedie S. Martadisastra  (Anggota), Dr. Wahyuningsih (Anggota), dan Prof. Dr. Masyhudzulhak (penguji luar).

Mervin berpandangan perlu aturan baru tentang Corporate Sosial Responsibility.

Dia juga mengusulkan perlunya membuat satu undang-undang tersendiri khusus tentang CSR.

Eks Senator atau anggota DPD RI Periode 2009-2024 dan 2024-2019 Mervin Komber meminta Presiden dan DPR RI segera merevisi aturan tentang CSR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News