Politikus Gerindra: Jika Ahok Tersangka...

jpnn.com - JAKARTA - Jumat (4/11) besok, ribuan massa bakal menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus ini sejatinya terus diproses di kepolisian. Senin (7/11), Ahok telah diagendakan untuk digarap Bareskrim Polri.
Nah, jika ending dari semua ini Ahok dijadikan tersangka, bagaimanakah peta politik di Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. Politikus Partai Gerindra, Sodik Mujahid, melihat ada beberapa kemungkinan akan terjadi.
"Pertama melihat aturan KPU ya, kalau misalkan dia (Ahok) jadi tersangka itu, apakah dia mundur itu ada aturannya atau tidak. Kalau mundur berarti sekarang tinggal dua (pasangan). Atau jika ada aturan mungkin bisa mengusung pasangan lain pengganti ya kan, jika ada aturan," ujarnya seperti dilansir dari RMOL, Rabu (2/11).
Jika KPU memperbolehkan Ahok untuk tetap menjadi peserta kontestasi Pilgub hingga proses hukumnya inkrach, lanjut Sodik, maka kedua pasangan pesaing, Agus-Silvy dan Anies-Sandiaga masih harus bekerja keras untuk melawan Ahok.
"Sebab bisa jadi masih ada pendukung-pendukungnya. Tapi saya kira pendukung-pendukung Ahok saat ini sudah tinggal 17 sampai 18 persen lah ya," tandasnya.
Lebih lanjut anak buah Prabowo Subianto ini mengatakan, jika Ahok tidak diperbolehkan melanjutkan pencalonannya, maka jika aturan memungkinkan, Djarot harus mencari pasangan lain. (nif/rmol/mam/jpg/jpnn)
JAKARTA - Jumat (4/11) besok, ribuan massa bakal menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
- NasDem Karawang Bangun Kantor Megah Simbol Pemersatu
- Soal RUU Perampasan Aset, Dave Golkar: Kami Siap Membahas
- Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum PPP di Muktamar
- Groundbreaking Kantor Nasdem Karawang, Idris Sandiya Ingatkan Pentingnya Pembangunan Fisik & Mental
- Fathi Nilai Kebijakan Ekonomi Trump Ancaman Serius, Pemerintah Perlu Strategi Baru