Politikus PAN: BPJS Kesehatan Membebani APBN

Lebih lanjut, Saleh menuturkan, faktor lain yang menyebabkan defisit adalah tidak seimbangnya antara cakupan pelayanan yang harus disediakan oleh BPJS dengan nilai iuran yang menjadi kewajiban peserta. Menurut perhitungan BPJS Kesehatan, untuk peserta dari data PBI saja, idealnya pemerintah membayar premi sebesar Rp 32 ribu.

“Kenyataannya, peserta dari data PBI premi yang dibayakan hanya Rp 23 ribu, ada selisih Rp 9 ribu. Jika dikalikan dengan jumlah peserta PBI yang saat ini mencapai 92,4 juta, maka nilainya tentu sangat besar,” katanya.

Hal ini, ujar dia, juga perlu dipikirkan pemerintah. Dia setuju ada perhitungan ulang yang akurat terhadap aktuaria dan iuran peserta BPJS. “Namun sebelum itu dilakukan, BPJS Kesejatan, kemenkes, dan kemensos diminta untuk menyelesaikan perbaikan data kepesertannya,” tuntas Saleh.(Boy/jpnn)