Politikus PKS Desak Perbanyak Tes PCR demi Memutus Mata Rantai Covid-19

Politikus PKS Desak Perbanyak Tes PCR demi Memutus Mata Rantai Covid-19
Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Foto: Humas FPKS DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan mata rantai penyebaran Covid-19 harus segera diputus. Bila tidak, ujar politikus PKS ini, maka akhir dari pandemi di Indonesia dipastikan bakal sangat lambat.

"Untuk memutusnya, tes masif berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) harus segera dilakukan," kata Kurniasih, Kamis (23/4).

Mufida khawatir, bila tes masif berbasis PCR ini tidak segera ditingkatkan, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia ini bakal sangat lamban. Menurut Mufida, sudah waktunya pemerintah mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif. "Dengan demikian bisa segera dilakukan tracing, clustering dan containing terhadap pasien dan semua kontak pasien," ungkapnya.

Mufida menilai saat ini kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan tes berbasis PCR masih sangat terbatas. Pada Rabu, 22 April 2020 misalnya, hanya dilakukan pengujian terhadap 1.188 pasien Covid-19. Padahal, Presiden Jokowi pada 13 April 2020 telah meminta Kemenkes melakukan 10.000 pengujian setiap hari.

Menurut Mufida, bila dibandingkan dengan negara lain, jumlah tes masif per hari di Indonesia juga masih sangat rendah. Per 21 April misalnya, berdasarkan data Worldmeter, Indonesia baru sekitar 182 tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 3.344 tes per 1 juta populasi.

"Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Kolombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk," ungkap Mufida.

Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes laboratorium. Menurut dia, selama ini makin banyak korban yang meninggal dunia, dan dimakamkan dengan proses SOP Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif.

"Hal ini sangat menyayat hati keluarga korban. Belum lagi jika terjadi penolakan pemakaman jenazah. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini," kata Mufida.

Politikus PKS menyatakan mata rantai penyebaran Covid-19 harus segera diputus, bila tidak maka akhir dari pandemi ini di Indonesia dipastikan bakal sangat lambat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News