Politikus PKS Sebut Regulasi Tata Kelola Beras Masih Buruk
Kebijakan pengaturan HET sebaiknya hanya pada level beras jenis medium, sedangkan premium dilepas sesuai dengan mekanisme pasar.
Pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan rantai pasok yang masih terlalu panjang di pasar.
kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di Pasar.
"Keberadaan Satgas Pangan yang sudah dibentuk Pemerintah belum efektif untuk mengawal harga," katanya.
Pemerintah perlu memperbesar peran dan kontribusi Bulog dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga. Hal ini bisa memperkuat kembali fungsi kontrol Pemerintah terhadap harga dan pasokan beras di pasar.
Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor. Kebijakan Impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional, di mana saat produksi tinggi harga beras justru naik. Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis.
Dia berharap rekomendasi PKS dapat didalami dan menjadi pertimbangan serta masukan sehingga pengelolaan tata niaga pangan semakin hari semakin baik.
"Dengan adanya perbaikan signifikan tata kelola beras di tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan, maka dapat sekaligus menepis dugaan adanya permainan mafia impor beras," jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk.
- Update Stok Beras hingga April 2024, Bulog: 1,27 Juta Ton
- BAZNAS Distribusikan 137 Ribu Paket Beras Zakat Fitrah Hingga ke Pelosok
- Tinjau Harga Bahan Pokok di Sumsel, Satgas Pangan Polri Simpulkan Temuan
- Kementan Gandeng TNI AD untuk Wujudkan Lampung Menjadi Sentra Produksi Beras Nasional
- Harga Beras Mulai Stabil di Pasar Tradisional, Alhamdulillah
- Bulog Ramal Harga Beras Tetap Tinggi, Tak Seperti Dulu