PP dan PB Nekat Lawan Undang-Undang

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus induk organisasi cabang olahraga (cabor) gerah atas dualisme kepemimpinan olahraga Indonesia. Kemarin (24/1) sebanyak 50 Pengurus Besar (PB) dan Pengurus Pusat (PP) bertemu Menpora Roy Suryo di kantornya untuk menandatangani surat pernyataan sikap dukungan penyatuan KONI-KOI.

Sikap ini lahir dipicu kegagalan Merah Putih di SEA Games XXVII Myanmar lalu. Hanya finis di posisi keempat pengumpul medali, cabor menyesali ketidak akuran KONI-KOI. Mereka menuntut KONI-KOI dijadikan satu payung meski secara UU no.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional kedua organisasi itu sudah diatur fungsi dan tugasnya.

Sikap nekad PB dan PP untuk menabrak UU ini bisa saja salah kaprah. Sebab Roy Suryo sebagai menteri yang rencananya bulan depan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) soal fungsi kerja KONI-KOI beda pandangan.

"Penyatuan KONI-KOI secara badan hukum tak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah penataan langkah KONI-KOI dalam melakukan pembinaan. Permen yang akan keluar memberikan gambaran terang fungsi dan definisi KONI-KOI," kata Roy.

Setelah beres, draf Permen soal KONI-KOI ini juga akan disosialisasikan kepada PB dan PP juga KONI-KOI. Roy berharap tak ada lagi beda pandangan dari pihak-pihak tersebut mengenai administrasi olahraga Indonesia.

Akan tetapi sikap PB dan PP yang membuat surat pernyataan kemarin diapresiasi Roy. Politisi asal Partai Demokrat menilai sudah ada itikad baik untuk memperbaiki olahraga Indonesia yang merosot secara prestasi di SEA Games lalu.

Di sisi lain, ketua umum PB Perkemi Kusumo A.M. menegaskan penyatuan KONI-KOI tak bisa ditunda lagi. Belajar dari SEA Games lalu, induk organisasi kempo tertinggi di tanah air itu merasa diombang-ambingkan soal tanggung jawab laporan kegagalan SEA Games lalu.

"KONI-KOI saling lempar kesalahan apa penyebab kita jeblok. Seharusnya ini tidak terjadi kalau semuanya duduk satu meja," tegas Kusumo.