PPATK Pasok Data Lagi ke Kemenkeu
Kamis, 13 Mei 2010 – 10:54 WIB
JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan temuan tentang transaksi mencurigakan di rekening milik pegawai di lingkungan Kementrian Keuangan. Inspektur Jendral (Irjen) Kemenkeu, Hekinus Manao, menyatakan, pihaknya kini tengah menangani 27 laporan tentang pegawai Kemenkeu yang transaksi rekening perbankannya mencurigakan. Sementara soal perkembangan pemeriksaan terkait kasus Gayus Tambunan, Hekinus mengatakan bahwa prioritas data yang akan diperiksa secara mendalam, saat ini masih berupa pengakuan Gayus. "Kita prioritas pada data yang overlap dulu. Lalu apa yang disebutkan oleh Gayus, itu akan kita utamakan. Karena datanya banyak. Yang jelas nanti hasilnya akan diketahui, sebelum Ibu (sri Mulyani) selesai," jelas Hekinus.
"Akhir bulan lalu 26 laporan transaksi mencurigakan. Jadi sekarang sudah mencapai 27 laporan, karena ada tambahan (dari PPATK) minggu kemarin," kata Hekinus di Jakarta, Rabu (12/5) malam. Namun ia menolak untuk menyebutkan berapa nilai transaksi mencurigakan yang dilaporkan PPATK tersebut.
Baca Juga:
Hekinus mengatakan, tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah memverifikasi dan mensinkronkan data di Kemenkeu dengan laporan PPATK. "Kita baru periksa nama dan verifikasi. Karena dari 26 laporan kemarin itu, juga ada yang tumpang tindih. Kami prioritasnya, data yang masuk itu ada yang overlap atau tidak. Apakah ada atasan Gayus atau tidak?," kata Hekinus.
Baca Juga:
JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan temuan tentang transaksi mencurigakan di rekening milik pegawai di
BERITA TERKAIT
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua