PPNS KLH Kantongi Tersangka Impor Limbah
Selasa, 12 Mei 2009 – 20:31 WIB

PPNS KLH Kantongi Tersangka Impor Limbah
JAKARTA - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementrian Lingkungan Hidup mengaku telah mengantongi tersangka kasus impor limbah ferosand (coopper slug) milik PT Jace Oktavia Mandiri (PT JOM) yang masuk Batam sekitar awal februari lalu. Meski demikian, KLH masih enggan membeberkan nama-nama tersangkanya. KLH hanya menyebut para tersangka akan dijerat dengan UU lingkungan Hidup. Untuk mengetahui lebih rinci siapa tersangka kasus itu, Batam Pos menghubungi asisten Deputi V Urusan Penegakan Pidana dan Administrasi Lingkungan Himsar Sirait. Sayangnya, Himsar tidak mengangkat telepon ataupun membalas pesan pendek yang dikirimkan Batam Pos.
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3, Imam Hendargo yang dihubungi JPNN sempat terkejut saat dikonfirmasi tentang kabar bahwa PPNS KLH telah mengantongi tersangka dalam kasus limbah ferosand itu. "Lho, koq malah sudah tahu? Kita belum umumkan lho. Tetapi memang sudah ada tersangkanya," ujar Imam, Selasa (12/5).
Meski demikian Imam enggan menyebut nama maupun jumlah tersangkanya. Alasannya, masalah itu sudah menjadi kewenangan PPNS KLH. Imam menegaskan bahwa pihaknya hanya mengurusi soal teknis penelitian untuk menentukan apakah material yang diimpor PT JOM itu termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) atau tidak.
Baca Juga:
JAKARTA - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementrian Lingkungan Hidup mengaku telah mengantongi tersangka kasus impor limbah ferosand (coopper
BERITA TERKAIT
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis
- Tuntaskan Kemiskinan, Khofifah Bersama Muslimat NU Terbukti Mampu Mengatasi Persoalan Rakyat
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- Chaidir Minta Peserta Seleksi PPPK tak Tergoda Rayuan Oknum yang Menjanjikan Kelulusan
- Pemprov Jateng: PLTS Off-Grid Bebas Dipasang Mandiri Tanpa Tergantung PLN
- Vasektomi Menjadi Syarat Penerima Bansos Berpotensi Pidana