PPP Usulkan Moratorium Pilkada Langsung
Minggu, 28 Agustus 2011 – 11:12 WIB
Faktor mudarat lainnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan konflik antarkomunitas yang tajam. Persoalan baru yang muncul dalam pilkada adalah konflik sosial tidak hanya terjadi antarkomunitas, tapi juga di dalam komunitas sosial. "Antar pimpinan NU bertengkar, antar-Muhammadiyah bertengkar. Padahal, kita tahu, iklim sportivitas kita ini rendah," tegasnya.
Mudarat lainnya, tidak meratanya pembangunan. Romi menyatakan, hal yang jamak terjadi, pembangunan lebih diutamakan bagi kantong-kantong yang mendukung kepala daerah. "Karena itu, ada disparitas pembangunan, terutama di kabupaten/kota," ungkapnya. Romi menambahkan, tidak ada salahnya lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. Sebab, tujuan demokrasi langsung demi kesejahteraan rakyat di daerah belum terjadi. Yang ada saat ini hanyalah bentuk kesejahteraan demokrasi secara prosedural. "Yang maju hanya proseduralnya, bukan kesejahteraan rakyat," tegasnya. Pilkada langsung, ujar dia, bisa dilaksanakan jika sudah tercapai kesejahteraan rakyat yang memadai. (bay/c5)
JAKARTA - Usul pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi cukup dilakukan DPRD mulai direspons DPR. Fraksi Partai Persatuan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- NasDem Jagokan 3 Nama di Pilkada Jawa Barat
- Tak ada Sengketa di MK, KPU Sumut Tetapkan 100 Anggota DPRD Terpilih
- Pj Gubernur NTB Berpeluang Pasangan dengan Sukiman di Pilkada 2024
- KPU Jateng Tetapkan 120 Caleg Terpilih, PDIP Raih Kursi Terbanyak
- Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Singgung Spirit Reformasi 1998
- Bertemu SBY di Cikeas, Bamsoet Terima Usulan Kaji Ulang UUD NRI 1945 & Sistem Pemilu