JPNN.com 
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
jpnn.com, JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) meminta regulasi mutasi, relokasi, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp 2 juta.
Permintaan tersebut menurut Ketua ASN PPPK 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi adalah hal wajar.
Sebab, perekrutan PPPK 2019 hingga 2024 berfokus kepada honorer yang notabene sudah bekerja bertahun-tahun.
Mereka bekerja di instansinya, tetapi kemudian pascarekrutmen hanya sebagian yang bisa tetap mengajar di sekolah.
Sebagiannya lagi terlempar jauh, bahkan ada yang mengundurkan diri karena tidak bisa berpisah dari keluarganya.
"Apa yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk meninjau kembali aturan penempatan guru PPPK sudah tepat dan kami sangat apresiasi," kata Ekowi kepada JPNN, Minggu (17/11).
Dia mengungkapkan untuk menjadi ASN PPPK, butuh pengorbanan dan perjuangan besar dari guru honorer.
Namun, tidak sedikit yang terpaksa mundur karena lokasi mengajarnya sangat jauh.
PPPK minta pemerintah membuat regulasi mutasi, relokasi, dan TPP Rp 2 juta, berlebihan aspirasi mereka?
- Ini 4 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, Guru Honorer Masuk Prioritas
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Datanya, Tetap Semangat ya
- Mendikdasmen Sebut Janji Presiden Prabowo kepada Guru Sudah Terealisasi, Apa Saja?
