PPS dan PPK Sengaja Dibuat Lemah

JAKARTA - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Valina Singka mengingatkan penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang saat ini seolah-olah dinilai teramat penting oleh fraksi-fraksi di DPR, sesungguhnya tidaklah substansif. Tapi karena ini menyangkut kekuasaan, kata Valina, maka terjadilah praktek menghalalkan segala cara.

"Ambang batas bukan hal pokok dalam suatu pemilu. Banyak hal penting yang harus diprioritaskan seperti aspek pemilu jujur karena pemilu itu menyangkut kelangsungan masa depan bangsa ini," kata Valina Singka, saat menjadi narasumber dalam seminar nasional bertema 'Pemilu 2014 Jangan Manipulasi Suara Rakyat,' yang diselenggarakan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (1/12).

Dia mengatakan, mestinya para anggota DPR mau belajar dari pengalaman pemilu 2009. "Pemilu 2009 sesungguhnya banyak pengalaman yang mestinya dipetik oleh bangsa dan negara. Terutama soal penetapan petugas pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan di kecamatan (PPK)," kata Valina, yang juga dosen UI itu.

Pada dua lembaga tersebut, lanjut dia, di letakan orang-orang yang lemah secara ekonomi sehingga rentan terhadap pengaruh politik uang dari peserta pemilu. "Kesalahan rekrutmen ini sepertinya memang disengaja oleh pihak-pihak yang berkepentingan," tandasnya.