Prabowo Pengin Menghapus Outsourcing, Legislator: Lebih Baik Memperbaiki Regulasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meragukan keinginan Presiden Prabowo yang ingin menghapus sistem alih daya atau outsourcing di ketenagakerjaan.

"Soal outsourcing, rasanya apa mungkin bisa dihapus?" kata dia menjawab pertanyaan awak media, Jumat (2/5).

Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan pekerja outsourcing sebenarnya diterapkan di beberapa negara dan legal.

Irma mengatakan pemerintah ketimbang menghapus outsourcing, lebih baik membuat regulasi yang bisa melindungi pekerja. 

"Ya, yang perlu diperbaiki itu regulasinya, terutama perlindungan dan keamanan pekerjaannya," kata dia.

Misalnya, kata Irma, pemerintah memperkuat aturan yang menyatakan pekerjaan inti di perusahaan tidak boleh ditempati pegawai berstatus outsourcing.

"Misalnya di pelabuhan bongkar muat peti kemas, oparator CC, itu tidak boleh outsourcing, karenq itu pekerjaan inti, tetapi justru di Omnibus Law, pekerjaan inti malah diperbolehkan untuk outsourcing. Ini yang harus diperbaiki," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku bakal mencari cara menghapus sistem outsourcing di Indonesia.