Prabowo Tak Perlu Baper Disebut Pendukung Khilafah

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto tak perlu terbawa perasaan alias baper, menanggapi rumor berkembang pascakasus pembakaran bendera diduga milik Hizbut Tahrir Indonesia, pada peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 22 Oktober lalu.

"Saya kira Prabowo sebaiknya santai saja menanggapi tudingan-tudingan yang ada, misalnya disebut mendukung konsep negara khilafah. Setelah Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai cawapres, tensi isu agama sudah menurun," ujar pengamat politik Ziyad Falahi kepada JPNN, Kamis (1/11).

Menurut Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik ini, daripada sibuk mengurusi hal-hal yang belum pasti kebenarannya, lebih baik kubu Prabowo-Sandiaga Salahudin Uno memaparkan program yang akan diusung jika nantinya terpilih.

"Saya kira juga perlu diketahui, isu penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi lebih memiliki efek elektoral," ucapnya.

Artinya, kata Ziyad kemudian, kubu Prabowo-Sandi dapat merancang program pemberantasan korupsi yang dinilai jauh lebih baik, daripada yang dijalankan pemerintah saat ini.

Karena terbukti, meski penindakan aktif dilakukan, kasus dugaan korupsi masih terus terjadi. Bahkan yang terbaru, sejumlah kepala daerah diketahui terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Prabowo mengaku heran dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Misal, dianggap mendukung berdirinya negara khilafah dan ormas HTI yang telah dibubarkan pemerintah.