Presiden Diminta Copot Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas

Presiden Diminta Copot Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas
Presiden Joko widodo. FOTO: JPNN.com

Paman menegaskan, tidak akan berhenti menuntut apa yang semestinya menjadi hak orang Maluku? Semestinya, Maluku mendapat tempat yang layak jika mereka mengetahui sejarah dari Republik ini. Tetapi, yang terjadi Maluku diperlakukan tidak adil. Maluku memiliki banyak kekayaan, tetapi dibiarkan dalam kemiskinan.

“Kami tidak akan berhenti bergerak," tegasnya.

Hedwig Beruawarin mengingatkan, semua elemen menginginkan di darat karena memang memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain itu, lokasi Blok Masela di perbatasan sangat rawan dari sisi kedaulatan dan pengamanan.

“Kalau di darat, masyarakat akan pantau setiap pergerakan atau akvitivitas, kalau di laut kami tidak akan tahu apa-apa? Jadi, yang terbaik memang di darat," saran Hedwig.

Sementara Iswan Nurlette menegaskan, dasar bernegara itu konstitusi dan sangat jelas amanat konstitusi mengenai pemanfaatan sumber daya alam.

"Pasal 33 UUD 45 sangat jelas dan presiden disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Kalau mau melaksanakan sumpah dan konstitusi, yang terbaik bagi rakyat di darat, mengapa harus di laut. Itu bisa melanggar sumpah," katanya.

Dia menambahkan, jangan hanya karena kepentingan kelompok dan kolaborasi dengan pihak luar, kemudian orang Maluku yang dikorbankan. "Sumber daya alam ada di Maluku, wajar kalau Maluku harus menikmati," katanya.(fas/jpnn)


JAKARTA – Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi terkait pengelolaan Blok


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News