JPNN.com 
Presiden Tak Perlu Ikut Campur Urusan Teknis Capim KPK
"Presiden cukup mengambil kebijakan di level politiknya, menyampaikan sepuluh nama-nama hasil seleksi pansel kepada DPR RI. Jadi presiden cukup mengurusi hal makro, bukan diajak soal ngurusi teknis seperti itu," jelas Masinton.
Di sisi lain, dia mengaku jika masukan dari masyarakat terkait latar belakang para capim KPK dibutuhkan tidak saja oleh Pansel, tetapi juga komisi III DPR dalam tahapan fit and proper test yang akan menentukan para capim terpilih.
"Tim pansel juga tidak boleh alergi menyikapi masukan masyarakat. Karena pansel bukan yang memutus siapa yang jadi pimpinan KPK, karena itu domainnya DPR, domain presiden dan DPR," ucap Masinton.
Dia menambahkan, masukan masyarakat itu penting untuk ditanyakan oleh pansel dalam seleksi.
Begitu juga komisi III akan membuka ruang laporan, pengaduan masyarakat, terkait tracking yang mereka terhadap capim KPK.
"Masukan masyarakat itu sebagai bahan pertimbangan baik di pansel, maupun komisi III dalam melakukan fit and proper test. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang menentukan," tandasnya.(fat/jpnn)
Masukan dari masyarakat terkait latar belakang para capim KPK dibutuhkan pansel dan Komisi III DPR.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Real Count KPU: Suara Masinton hingga Once Mekel Tiba-Tiba Berkurang, Ini Datanya
- Banyak Kecurangan, Pemilihan via Pos & KSK di Kuala Lumpur Harus Ditiadakan
- Tanggapi Netizen, Masinton Tak Masalah Nomor Urutnya Posisi Buncit
- Masinton Sebut Prabowo Follower Ganjar di Debat Capres, Begini Kalimatnya
- Masinton Sentil Gibran soal Carbon Capture, Fadli Zon Membela Begini
- Ada Usulan Hak Angket dan Pemakzulan Presiden, Pakar Politik Bilang Begini
