Prihatin Birokrat Muda, KPK Perlu Terlibat

Dorongan konsumerisme dan gaya hidup yang berlebihan, lanjut dia, memaksa para PNS tersebut mencari celah. Kondisinya diperparah dengan lemahnya kontrol instansi, sehingga memicu terjadinya kesempatan melakukan korupsi. Apalagi, sambung dia, kemampuan mencari celah tersebut dipermudah dengan munculnya kebijakan-kebijakan. Akibatnya membentuk sistem yang tercipta secara sendirinya. Bahkan, dianggap legal dan biasa.

”Terbentuklah sistem, melalui kebijakan-kebijakan atau proses legislasi untuk melegalkan korupsi,” terangnya.

Terkait persoalan itulah, lanjut dia, KPK terus mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Pembentukan zona integritas wilayah bebas korupsi menjadi sangat penting. Sebagai upaya bersama melawan korupsi.

Direktur Indonesian Budget Center, Arif Nur Alam menegaskan, budaya konsumerisme di lingkungan birokrat memang sudah lama terbentuk. Perilaku itu ditandai dengan perubahan gaya hidup birokrat yang terlalu modernistik. ”Lihat saja birokrat lebih menjaga penampilan dibandingkan pelayanannya. Mereka lebih bangga memiliki mobil, dari pada memperbaikan pelayanan publik,” pungkasnya.