Prihatin kepada Perempuan dan Anak, HNW Minta Anggaran Kemen PPPA Ditambah

Hal itu, kata HNW, merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ke-5 Pancasila, di mana keadilan sosial diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sejarah pun, Anggota BPUPKI dari berbagai faksi, suku dan agama telah sepakat bahwa Indonesia berkewajiban menjadi negara yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan bagi seluruh warganya.
Inilah menurutnya salah satu makna dari negara demokrasi, baik yang di eksekutif maupun legislatif diperintahkan oleh Pancasila dan agama untuk menguatkan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada.
“Karena itu program bantuan dari Kementerian PPPA ini harus dijalankan dengan amanah, oleh semua pihak, sehingga bisa berkelanjutan," ujar HNW.
Sekalipun jumlahnya belum mencukupi semuanya, kata dia, tetapi jika terlaksana dengan baik dan benar, terbukti memberikan manfaat besar pada rakyat, maka pada tahun anggaran berikutnya bisa jadi argumen kuat untuk kelanjutan program dan peningkatan anggaran serta perluasan manfaatnya.
"Ini sekaligus sebagai implementasi ajaran agama terkait memuliakan perempuan dan melindungi anak-anak, termasuk anak yatim," pungkas wakil rakyat Dapil DKI Jakarta ini.(jpnn)
Hidayat menyayangkan anggaran Kemen PPPA lebih kecil dibanding alokasi satu ditjen di kementerian lain.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Dukung Pernyataan Menlu Sugiono, Wakil Ketua MPR: ICJ Harus Hentikan Kejahatan Israel
- Bertemu Rektor Univesiti Malaya, Ibas: Pentingnya Sinergi Akademik Lintas Bangsa
- Peringati Hardiknas, Waka MPR Dorong Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan berkualitas
- Kuliah Umum di Universiti Malaya, Ibas Bahas Geopolitik, Geoekonomi dan Kekuatan ASEAN
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh