Prioritaskan Beras Impor untuk Bansos, Pemerintah Dinilai Tidak Peka
jpnn.com, JAKARTA - Analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari mengatakan penyebab beras impor gagal menekan harga dalam negeri dikarenakan alokasinya untuk kebutuhan bansos.
Akibatnya harga beras tidak dapat alami penurunan karena penggunaannya tidak memiliki efek terhadap pasar.
Padahal, alokasi beras impor sejatinya untuk stok pangan nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga.
Menurut Syaiful Bahri, sepertinya pemerintah sudah tidak punya inisiatif lain kecuali impor.
"Ini karena masih kuatnya restriksi ekspor negara-negara produsen seperti India, Vietnam, Thailand, dan China,” kata Syaiful Bahri, dalam keterangannya, Selasa (28/11).
Anggota majelis nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ini menyebut faktor lainnya juga karena harga di pasaran internasional masih tinggi.
"Bagaimana harga beras domestik akan turun kalau lebih banyak digunakan untuk bansos daripada operasi pasar massif. Padahal, hal tersebut untuk mencegah kenaikan harga lagi,” ujarnya.
Dia pun mewanti-wanti bahwa beras bansos menjelang Pemilu 2024 sangat rawan digunakan untuk pendulangan suara di masyarakat miskin.
Pemerintah dinilai tidak peka lantaran prioritaskan beras impor bansos ketimbang untuk menstabilkan harga.
- Sampaikan Dissenting Opinion, Saldi Isra Anggap Dalil Politisasi Bansos Beralasan Hukum
- Update Stok Beras hingga April 2024, Bulog: 1,27 Juta Ton
- Sengketa Pemilu: Menkeu Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik dan Hakim MK
- Pengamat: Kesaksian 4 Menteri di MK Mematahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos Menjelang Pemilu 2024
- BAZNAS Distribusikan 137 Ribu Paket Beras Zakat Fitrah Hingga ke Pelosok
- Sri Mulyani Percaya Sidang PHPU Cara Merawat Nalar Publik