Program e-KTP Amburadul
Selasa, 03 April 2012 – 13:26 WIB
"Namun untuk memindahkan alat kedesa secara bergiliran itu juga butuh dana. Sementara hingga kini kita masih belum bisa memecahkan trobel anggaran untuk mendukung percepatan program eKTP sebelum jatuh tempo," katanya.
Dia hanya bisa berharap ada perpanjangan kedua setelah deadline pelaksanaan eKTP akhir bulan April mendatang. Hingga saat ini data yang berhasil terekam oleh pusat untuk program eKTP Kabupaten Tegal baru sekitar 565.053 orang dengan estimasi terkecil perekaman di Kecamatan Pargerbanrang yang baru mencapai 12.215. Tak ditampiknya paska progrtam eKTP gratis rampung diakhir bulan ini, pihaknya akan dihadapkan permasalahan serius, terkait belum adanya blangko untuk pelayanan eKTP reluger. Belum adanya blangko ini bermuara dengan tidak adanya anggaran yang memadahi guna pengadaan blangko tersebut.
"Kami sudah upayakan meminta anggaran pada provinsi,pemkab, hingga ke Administrasi Kependudukan ( Asminduk) Kementiran Dalam Negeri untuk mengupayakan anggaran pembelian blangko eKTP reguler. Namun hingga kini masih belum ada jawaban pasti yang kami terima," ujarnya.
Alternatif terjelek akan ditempuhnya bila hingga pelaksanan eKTP reguler awal Mei 2012 tidak ada blangko, pihaknya untuk sementara akan menggunakan KTP kertas, meski sebenanrya KTP kertas sudah tidak berlaku lagi ditahun 2013 mendatang. Dari fenomena ini pihaknya benar- benar berharap adanya kebijakan perpanjangan kedua untuk program eKTP gratis, agar pemohin bisa terlayani dengan pola pelayanan yang maksimal.
SLAWI - Kurang sebulan pelaksanaan eKTP meninggalkan permasalahan serius di Kabupaten Tegal. Dari pengelolaan data yang dilakukan Disdukcapil hingga
BERITA TERKAIT
- PMKRI Toraja Desak Penjabat Gubernur Sulsel Prioritaskan Membenahi Infrastruktur Jalan
- Kebakaran Rumah di Bawah Flyover Manahan Solo, 25 Warga Dievakuasi
- Kasus Balon Udara Meledak di Ponorogo, 14 Orang Jadi Tersangka
- Edistasius Endi: PPPK Harus Menjalankan Fungsi sebagai Perekat Bangsa
- Brimob Polda Sumsel Gagalkan Penyelundupan 11 Ton BBM Ilegal
- Diduga Korupsi Dana Pengelolaan Kebun Sawit 500 Hektare, Direktur BUMDes Ditahan Kejati Riau