Program Keluarga Harapan dan Ekonomi Tahun Politik

Sebab, ada keluarga yang nyata-nyata masuk golongan mampu, tetapi tetap menerima dan dari program tersebut. Padahal, BLT notabene ditujukan bagi keluarga miskin.
Begitu pun PHK. Kendati telah berjalan sejak 2007, masalah demi masalah masih mewarnai program. Sebagaimana BLT, masih ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan, tapi tetap masuk ke dalam KPM. Masalah ini masih kerap ditemukan di sejumlah daerah.
Oleh karena itu, sinkronisasi data di tingkat pusat dan daerah mutlak dilaksanakan. Peran BPS sebagai otoritas tertinggi statistik tanah air perlu diperkuat.
Dengan demikian, basis data terpadu (BDT) bukan sekadar stempel, melainkan terbukti hingga ke level kelurahan/desa.
Hal lain yang tak kalah penting adalah peran pendamping PKH. Pendamping memiliki tugas mulia dalam program ini.
Mereka berperan dalam mengecek apakah KPM penerima PKH sudah menerima haknya. Peningkatan kapasitas pendamping perlu dilakukan, tidak terkecuali belajar ke negara-negara lain. (jos/jpnn)
Satu catatan menarik dari kegiatan Presiden Joko Widodo sepanjang Desember ini ialah berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Redaktur & Reporter : Ragil
- Koordinator Gerakan Indonesia Cerah Tanggapi Kelompok yang Kerap Sudutkan Jokowi
- Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi, Ketua DPR Merespons Begini
- Jokowi: Ini Sudah Jadi Fitnah di Mana-Mana
- Soal Ijazah Jokowi Diduga Palsu, UGM Siap Buka-Bukaan
- Para Menteri Sowan ke Jokowi, Efriza: Sikap Kurang Menghargai Presiden Prabowo
- Sejumlah Menteri Prabowo Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Pengamat Ini Ungkap Hal Tak Lazim