Provinsi ABAS Dideklarasikan

Dalam Grand Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia 2010-2025 Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Aceh juga mendapat estimasi melakukan pemekaran pada tahun 2016-2020. Sedangkan tuntutan pemekaran ABAS ini, mulai tergaung sejak tahun 2003 lalu. Namun, Tjut Agam mengaku akan mendesak pemekaran tersebut dapat terealisasi pada tahun 2013 ini. 

"Jangan tunggu sampai tahun 2016 nanti. Pada tahun itu, Presiden RI bukan lagi pak SBY, dan kami-kami pun telah meninggal," katanya

Berdasarkan regulasi pun, seperti Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak ada larangan pemekaran. Bahkan pembentukan kebijakan otonomi khusus juga searah untuk mempercepat pembangunan di provinsi ujung barat Indonesia ini.

Seiring upaya proses percepatan pembangunan di ABAS, makanya menagih janji Presiden SBY terhadap pemekaran harus dilakukan kembali. Ini juga demi mensinergikan Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada, serta memperkecil rentang kendali pemerintahan yang menghambat pembangunan ABAS.