Proyek Kilang LNG di Banten, Firlie: Kita Sangat Membutuhkan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite Tetap Hubungan Kelembagaan dan Regulasi Sektor Energi Minyak dan Gas Bumi Kadin Firlie Ganinduto mengatakan pembangunan megaproyek Land Based LNG Receiving and Regasification Terminal yang berlokasi di Bojonegara, Banten merupakan proyek bisnis biasa.
Tujuan pembangunan terminal LNG terpadu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ancaman terjadinya defisit gas di wilayah Jawa bagian barat.
Megaproyek tersebut merupakan kerja sama antara PT Pertamina dengan salah satu unit usaha Kalla Group, PT Bumi Sarana Migas (BSM).
Firlie mengatakan, sebaiknya semua pihak berpikir baik sangka terlebih dahulu terhadap proyek tersebut.
“Kita sangat membutuhkan berbagai infrastruktur yang terkait gas. Jika ternyata dikemudian hari ada sesuatu yang tidak beres, biarkan aparat penegak hukum yang turun tangan,” kata dia di Jakarta, Senin (21/11).
Firlie sangat yakin Pertamina sebelum akhirnya memutuskan kerja sama dengan pihak lain telah melakukan uji kelayakan dengan benar.
“Pertamina itu perusahaan besar, tidak mungkin mereka main-main dengan perusahaan kecil yang tidak memiliki kemampuan, apalagi untuk megaproyek kilang LNG terpadu tersebut,” ujar Firlie.
Sebelumnya, Vice President LNG Pertamina Didik Sasongko Widi pernah berkomentar, semula Pertamina hanya ingin membangun terminal penerima LNG. Namun, melihat perkembangannya, proyek tersebut ditingkatkan menjadi kompleks terpadu.
JAKARTA - Ketua Komite Tetap Hubungan Kelembagaan dan Regulasi Sektor Energi Minyak dan Gas Bumi Kadin Firlie Ganinduto mengatakan pembangunan megaproyek
- Property Expo 2025 Resmi Digelar, Hadirkan Hunian Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Perkenalkan IT Leaders Indonesia ke Tingkat Dunia, GCF Gelar CIO 200 Summit 2025
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Ribuan Peserta CFD Meriahkan Acara Rejeki wondr BNI
- Bank Raya Dukung Skolari Tumbuh dan Mengelola Keuangan Komunitas Lebih Baik
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional