Puan Harus Lepas Jabatan di PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari awal menyatakan ke rakyat bahwa koalisi mereka tanpa syarat. Sementara akhir-akhir ini ada di antara anggota koalisi yang meminta jatah kursi menteri. Hal ini memunculkan tanda tanya di  publik mengenai kebenaran koalisi tanpa syarat tersebut.

"Ini mana yang benar, apakah Jokowi mengeksploitasi koalisi tanpa syarat hanya sebagai dagangan politik sementara perjanjian bagi-bagi jabatan itu memang ada, atau para elit koalisi parpol yang menuntut balas jasa?" tanya pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, kepada wartawan, Selasa (12/8).

Jika benar koalisi pendukung Jokowi-JK dari awal tidak ada pasal bagi-bagi jatah menteri,  lanjutnya, harusnya tidak muncul aspirasi PKB yang minta 10 jatah menteri dalam kabinet Jokowi nantinya.

"Termasuk PDIP sebagai pendukung utama, tidak boleh marah. Justru harus mendukung sikap Jokowi untuk memulai Indonesia yang bersih dan partai politik yang sehat dengan cara tidak mencampuradukan jabatan partai politik dengan jabatan di pemerintahan," ujar Budyatna.

Kalau anggota koalisi ngotot meminta jatah dan mengajukan calon-calon dari pejabat struktural partai, artinya kata Muhammad, mereka berbohong bahwa dukungan mereka tanpa syarat.

"Ini berlaku juga buat PDIP. Jadi siapapun pejabat partai, termasuk Puan Maharani (putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), kalau mau menjadi menteri Jokowi, harus melepas jabatan partainya," pungkas dia. (fas/jpnn)