Pusingnya Mantan Ketua Tim Hukum Jokowi-JK Tangani 30 Sengketa Pilkada
Di luar kasus tindak pidana korupsi, sebagai Presidium Legal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sejak tahun 1999 Sirra kemudian ditunjuk menjadi kuasa hukum KPU dan konsultan hukum beberapa KPUD.
Sirra Prayuna Lahir di lombok , 16 Juni 1970, selain aktif sebagai fungsionaris PDIP sejak 1992 , Alumnus FH Universitas Mataram ini juga menjabat Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi ( BBHA) Pusat PDIP Perjuangan.
Sirra juga pernah menjadi ketua Tim Hukum Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menghadapi sidang Gugatan Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Sidang perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi ( MK) pada tahun 2014 lalu. (dil/jpnn)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tengah kebanjiran perkara sengketa hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Dampaknya dalam sehari ada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Megawati Diberi Kewenangan Menentukan Arah Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Mendatang
- Geopolitik Masuk Poin Rekomendasi Rakernas V, PDIP Minta Pemerintah Aktif Menciptakan Perdamaian
- Megawati: Out! Ini Benar, Lho, Bukan Drama
- Inilah Rekomendasi Rakernas Soal Pilkada 2024
- Kader PDIP Sepakat, Inilah Permohonan Mereka kepada Megawati
- Pengurus PDIP se-Indonesia Minta Megawati Jadi Ketua Umum Lagi di Periode Selanjutnya