Putu Rudana Minta KBRI di Sri Lanka Fasilitasi Pemulangan PMI Asal Bali Korban TPPO

Legislator asal Bali itu berharap agar pemerintah membangun konsep blueprint dan menjalankan roadmap demi melindungi PMI yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial.

Pelindungan itu menurutnya harus diberikan baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi.

"Selama di BKSAP, saya sering sekali berkeliling negara dan mendapatkan laporan bahwa PMI kita banyak mendapat perlakuan tidak layak saat bekerja di luar negeri. Sehingga akhirnya dieksploitasi untuk hal yang tidak benar," tuturnya.

Menurut politikus Demokrat itu, ada PMI bahkan belum dibayar haknya, ada yang disiksa, ditipu, hingga dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

"Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah harus bersikap tegas dan mendata kembali agensi (P3MI) yang bermasalah. Cabut izinnya dan berikan hukum yang setimpal," ujar Putu Rudana.

Selain itu, dia mendapatkan masukan dari berbagai perwakilan Indonesia di berbagai negara, di mana anggaran pemulangan PMI tidak mencukupi. Sehingga diperlukan penganggaran yang komprehensif untuk shelter, denda, dan pemulangan kembali WNI korban TPPO ke Indonesia.

Putu juga berharap agar aparat penegak hukum untuk terus bekerja keras menggagalkan TPPO keluar negeri. Begitu juga pihak Imigrasi dan BP2MI yang harus terus mengawal para pekerja Imigran yang akan berangkat keluar negeri.

Dia menegaskan bahwa peran BKSAP sangat penting untuk mengawal para PMI ini. Sebab, fungsinya adalah untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain.