Putusan Majelis Banding Kode Etik Kepolisian Tak Bisa Diintervensi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengomentari keputusan Majelis Banding Kode Etik Kepolisian (MBKEK) yang mengurangi sanksi demosi terhadap Kombes Pol Rizal Irawan dari lima tahun menjadi satu tahun.
Menurut Sugeng, tidak ada seorang pun petinggi Polri bisa mengintervensi putusan MBKEK, bahkan wakapolri maupun kapolri.
"Sejauh yang saya ketahui, komisi banding dipimpin bukan oleh wakapolri, sehingga wakapolri tidak bisa mengintervensi atau memengaruhi putusan komisi banding," ujar Sugeng dalam keterangannya, Rabu (7/12).
Sugeng lantas memaparkan bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian dan juga Komisi Banding Kode Etik Kepolisian adalah majelis yang terdiri dari para perwira tinggi, di mana keputusannya bersifat independen.
"Keputusan komisi banding sifatnya independen. Jadi, mereka akan mempertimbangkan semua aspek,” ucapnya.
Sugeng meyakini putusan pengurangan demosi dari lima tahun menjadi satu tahun dalam kasus Kombes Pol Rizal Irawan berdasarkan fakta yang didapat di pemeriksaan banding.
Selain itu, juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kredibel.
Misalnya, terkait prestasi dari terduga pelanggar.
Sugeng Teguh Santoso menyebut putusan Majelis Banding Kode Etik Kepolisian tak bisa diintervensi.
- Pengawal Kapolda Kaltara Tewas Tertembak, IPW Mendorong Propam Polri Turun Tangan
- IPW Kecam Bentrokan di Rempang-Galang
- Densus 88 Sepertinya Perlu Dilibatkan untuk Menangkap Rihana-Rihani
- Bambang Rukminto Komentari Kenaikan Pangkat Rizal Irawan
- Polda Riau Didesak Usut Pidana Pemerasan Kompol Petrus Terhadap Bripka Andry
- Golden Property Awards 2023, 400 Lebih Proyek Properti Diseleksi Ketat